Sekali lagi, Soal Wajah Sastra Yogya

Debat budaya yang dipicu Zainal Arifin Thoha (KRM, 2-3-2003) lalu ditanggapi Ulfatin Ch (KRM, 16-3-2003) dan kemudian ditanggapi lagi oleh Suwardi Endraswara (KRM, 23-3-2003) menarik untuk disimak, kendati itu sudah usang. Sebab, bicara soal dikotomi senior-yunior sastrawan Jogja, tak ada habis-habisnya, tak pula ada titik temunya. Tuduhan bahwa sastrawan nggendero melupakan generasinya, sehingga para yunior merasa kehilangan arah, proses kreasinya tak mampu meruah, dan sejenisnya, sudah lama muncul. Sudah lama muncul pula para yunior berkilah untuk tidak perlu berharap pada para senior, sebab alamlah yang menyeleksinya, dan terbukti banyak sudah para yunior melampaui pendahulunya. Karenanya, meski itu realita dan bisa dianggap dinamika, kini tak lagi penting berdebat tentangnya, sebab tak lagi menarik.

Hanya saja, membaca tulisan Suwardi, saya jadi tertarik. Pertama, soal keraguannya mengenai ada-tidaknya sastra-Yogya. Kedua, berkait dengan pernyataan (keyakinannya) tentang lungset-nya wajah sastra-Yogya semata disebabkan oleh ketidakjelasan si penanggung jawab (dalam hal ini pemerintah, cq Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dewan Kebudayaan, Balai Bahasa, Komisi B DPRD, dll yang oleh Suwardi dikatakan sebagai pemegang rebues sastra). Itu sebabnya, perlu kiranya saya memberi sedikit catatan.

         Sulit memang menentukan ada-tidaknya sastra-Yogya. Perasaan sih, ada, tetapi yang mana? Sulit dijawab (diucapkan). Sebab, jawaban perlu (menunjuk) bukti. Maka, paling mudah, jawabnya: sastra-Yogya itu “ada” sekaligus “tidak ada”. “Ada” karena terbukti banyak puisi, cerpen, dan novel yang ditulis sastrawan Yogya, terbit/beredar di Yogya, dan dibaca masyarakat Yogya. Tapi, kalau bahasa dijadikan tolok ukur, tentulah sastra-Yogya “tidak ada”. Yang ada hanya sastra Indonesia (kalau berbahasa Indonesia) dan sastra Jawa (kalau berbahasa Jawa). Jadi, tepatnya, yang ada adalah sastra Indonesia (Jawa) di Yogya. Andaikan di dalam karya sastra Indonesia terlihat ada sisipan bahasa Jawa khas Yogya, atau darinya muncul nuansa yang memperlihatkan ciri ke-Yogya-an, saya kira semua itu hanya warna lokal, atau menunjukkan sifat kontekstual. Tentu saja, warna lokal atau sifat kontekstual tidak akan menggeser kedudukannya sebagai sastra Indonesia.

        Tak dipungkiri memang banyak karya sastra Indonesia ditulis di Yogya, oleh sastrawan yang (pernah) bermukim di Yogya, banyak pula karya yang berbicara tentang nuansa sosial-budaya Yogya. Pengakuan Pariyem, misalnya, jelas karya itu ditulis di Yogya, oleh penyair (Linus Suryadi A.G.) Yogya (lahir/tinggal di Kadisobo, Sleman), dan walau terbit di Jakarta (Sinar Harapan, 1988), karya itu mengungkapkan dunia batin wanita Yogya (Wonosari, Gunungkidul) yang jadi babu di keluarga priyayi Yogya (Ndalem Cokrosentanan).
     Ada juga Orang-Orang Kotagede, yang ditulis di Yogya, oleh cerpenis Yogya (Darwis Khudori), terbit di Yogya (Bentang, 2000), mengangkat liku-liku kehidupan masyarakat Yogya (Kotagede), dan saya kira dibaca oleh orang-orang Yogya. Tapi, apakah hanya karena itu lalu Pengakuan Pariyem dan Orang-Orang Kotagede dapat diklaim sebagai sastra-Yogya? Bukankah Yogya hanya sebuah kebetulan, dan kebetulan-kebetulan serupa bisa juga terjadi di kota-kota atau bahkan negara lain di dunia?

Lalu bagaimana dengan novel Pasar yang ditulis sastrawan Yogya (Kuntowijoyo), diterbitkan di Yogya (Bentang, 1994), mengorek kegelisahan seorang mantri pasar di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah? Bagaimana pula Para Priyayi (1992) yang ditulis di Amerika oleh sastrawan Yogya (Umar Kayam), terbit di Jakarta, dan mengungkapkan perjuangan seorang pemuda Wanagalih bernama Lantip dalam meraih status sosial priyayi baru? Bagaimana Burung-Burung Manyar yang ditulis sastrawan Yogya (Y.B. Mangunwijaya) dan mengungkap liku-liku kehidupan Teto dan Atik di sekitar perang dan kemanusiaan pada umumnya? Bagaimana pula novel Ombak dan Pasir atau Di Bawah Kaki Pak Dirman karya Nasjah Djamin, cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro, Bakdi Sumanto, Arwan Tuti Artha, Agus Noor, Indra Tranggono, atau puisi-puisi Rendra, Darmanto Jatman, Kirdjomulyo, Cak Nun, Ahmadun YH, Iman Budi Santosa, dan sebagainya?

          Saya kira, pertanyaan itu dapat diperpanjang lagi, dan tentu kita akan kesulitan jika melihat dan menentukan identitas kesusastraan berdasarkan pertimbangan geografis. Sebab ada banyak karya sastra yang memang ditulis di Yogya, oleh pengarang Yogya, tapi tidak terbit di Yogya, tidak pula berbicara tentang Yogya, dan sebaliknya. Karenanya, bertanya soal rumusan ada tidaknya sastra-Yogya juga jadi tak penting, sebab jawabnya bisa sangat relatif-tentatif.

Kalau kita tengok buku Begini, Begini, dan Begitu (FKY, 1997), antologi esai sastra-Yogya, saya kira kita juga tak menemukan rumusan ada-tidaknya sastra-Yogya. Yang jelas ada adalah bahwa di Yogya ada denyut nadi kesastraan, sistem makro kesenian, dan sastra (Indonesia) berada di dalamnya. Dan kalau denyut nadi itu kini terserang asam urat, lesu, yang perlu dirumuskan adalah bagaimana meramu obatnya, mereparasi sistem dan infrastrukturnya. Nah, ini butuh: tegur sapa kreatif terus-menerus. Siapa? Tentu saja siapa pun yang merasa berada dan hidup dalam sistem itu.

          Berikutnya, Mas Suwardi yakin, soal buram-ringsek-nya wajah sastra-(kepenyairan)-Yogya, pusaran gelisahnya terletak pada pemerintah; ini seolah seluruh beban bruk dilimpahkan di pundaknya. Terus terang, terang terus, ini bukan sebuah pembelaan (apalagi dengan emosi). Tapi, kalau begitu, rasanya kok kurang pas (bijak?). Memang, sebagai pengemban, pamomong, dan pengayom, pemerintah (sampeyan juga masuk di sini, kan?) sering alpa pada tanggung jawabnya; mereka sibuk menyusun rencana dan program besar atas nama pembangunan, tapi ketika sampai di lapangan, mereka jadi ribut soal posisi (perut?) (dan keluhan Lephen di KRM ini juga bisa dimengerti); dan karenanya layak kalau rebues-nya disita. Tapi, apakah pemegang rebues sastra hanya pemerintah? Saya kira tidak. Seniman bukan penumpang, pemerintah bukan sopir.

          Nah, kalau dunia sastra (-Yogya) ibarat hutan rimba gelap penuh hewan buruan, saya kira semua pihak punya beban dan tanggung jawab yang sama dalam berburu. Agar tak ada salah satu, salah dua, atau bahkan semua tewas diterkam singa, masing-masing perlu membangun kekuatan bersama. Yang satu tidak jadi beban yang lain, tetapi mandiri dalam kebersamaan. Wah, kayak bahasa birokrat/pejabat saja, sorry. Habis, bagaimana lagi?

Jadi, yang penting kini, tidak perlu ada dikotomi: senior-yunior wajib tetap kreatif-inovatif, tetap menjalin dialog, tidak saling melempar tanggung jawab, tidak terlalu bergantung pada pamomong atau pemegang rebues (Dewan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Balai Bahasa, Koperasi Seniman, dll, lebih-lebih DPRD). Sebab muara dari seluruh persoalan ini adalah kita sama-sama berada dalam sistem negara yang pilar-pilar demokrasi ekonomi, sosial, politik, dan budayanya telah lama dikubur sangat dalam oleh pola kapitalisme. Konon, seniman/sastrawan adalah pejuang humanisme, juga moral dan religius. Tapi, anehnya, mereka masih bisa dipaksa untuk setia pada sikap kapitalistik. ***

 Dimuat Kedaulatan Rakyat Minggu, 6 April 2003.

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: